-->

ASAS FRIES ERSMESSEN

             Dalam Negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang diberikan oleh suatu peraturan perundang -undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tindak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau merubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Asas legalita menurut Sjachran Basah. Berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar - pilar, yang sifatnya konstitutif.
            Asaz Fries Ermessen merupakan salah satu objek kajian dalam hukum pemerintahan ( hukum administrasi negara ), karena segala permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara terletak dari dikeluarkanya suatu keputusan ( beschikking ) oleh badan / pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian terhadap orang / badan hukum perdata. Karenanya " kompetensi absolute Peradilan Administrasi menurut Undang -undang Peradilan Tata Usaha Negara,hanya menyangkut Keputusan Tata usaha Negara ( KTUN ).
       Freies Ermessen ini menimbulkan impikasi dalam bidang legilasi bagi pemerintah, yaitu lahirnya hak inisiatif  untuk membuat peraturan perundang - undanga yang sederajat dengan undang - undang tanpa persetujuan DPR, hak delegasi  untuk membuat peraturan yang derajatnya dibawah UU. Dan Droit Function atau kewenangan menafsirkan diri sendiri aturan - aturan yang masih bersifat " Enunsiatif " menurut Bagin Manan, kewenangan pemerintah untuk membentuk peraturan perundang - undangan karena beberapa alasan,yaitu :

  1. Pertama,paham pembagian kekuasaan menekankan pada perbedaan fungsi daripada pemisahan organ, karena itu fungsi pembentukan peraturan tidak harus terpisah dari fungsi penyelenggaraan pemerintah.
  2. Kedua, dalam negara kesejahteraan pemerintah membutuhkan instrumen hukum untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.
  3. Ketiga, untuk menunjang perubahan masyarakat yang cepat, mendorong Administrasi negara berperan lebih besar dalam pembentukan peraturan perundang -undangan.
     Freies Ermessen merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, freies ermessen tidak dapat digunakan tanpa batas, atas dasar itu Sjachran Basah Mengemukakan unsur -unsur freies ermessen dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut :

  • Ditujukan untuk menjalankan tugas - tugas servis publik
  • Merupakan sikap tindak aktif dari administrasi negara
  • Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum
  • Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri
  • Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan -persoalan yang timbul secara tiba - tiba
  • Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawab baik secara moral kepada Tuhan Yamg Maha Esa maupun secara hukum
     Asas Friess Ermessen dapat juga disebut Asas :
- Asas kebebasan bertindak aparat Administrasi.
-Discreasionare Of power
- wewenang Diskresioner
    Asas ini diterapkan dimana tidak ada aturan hukum, atau aturan yang ada hanya bersifat umum, atau norma hukum tidak jelas / samar - samar
    Asas ini bermakna bahwa instansi pemerintah dengan melihat situasi Faktual yang ada dalam masyarakat, memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keputusan apa, kapan dan bagaimana dikeluarkan.
LihatTutupKomentar