-->

Konsep Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan pertama kali ditemukan oleh Beveridge, seorang parlemen inggris dalam laporannya yang memuat progran sosial, antara lain :

  1. Memeratakan pendapatan masyarakat
  2. Usaha Kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal
  3. Mengusahakan lapangan kerja yang seluas -luasnya
  4. Pengawasan atas upah oleh pemerintah
  5. Usaha dalam bidang pendidikan disekolah -sekolah, pendidikan lanjutan /latihan kerja dan senagainya.
     Didalam Beveridge Report ( laporan beveridge )inilah konsep Welfare State, pertama kali ditemukan, yang pada akhirnya meluas dan diterima oleh banyak negara di dunia, termasuk negara Republik Indonesia.
     Menurut teori Negara Kesejahteraan ( welfare state ), bahwa negara dalam mencapai tujuannya( yaitu kesejahteraan bagi warga negara ), dapat turut campur atas segala aspek kehidupan warganya, memgurusi semua urusan sejak manusi lahir sampai ia meninggla dunia. Hampir sedikit sekali aspek kehidupan masyarakat yang luput dari campur tangan negara.
     Oleh karena indonesia adalah negara hukum ( rechsstate ), maka seharusnyalah seluruh perbuatan negara ( pejabat tata usaha negara ) termasuk dalam mencampuri kehidupan masyarakat, didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku ( rechtmatige). Ini dapat dibedakan dalam 3 ( tiga ) macam perbuatan, yakni "pembuatan peraturan perundang -undangan,pelayanan kepentingan umu, dan perbuatan Administrasi".
     Tindak pembuatan peraturan perundang -undangan,baik ysng bersifat represif maupun preventif; pelayanan kepentingan umum ( publik service ) yang dapat diwujudkan dengan mengadakan badan' dinas - dinas, kantor - kantor, mengadakan kerja sama ( joint venture ) maupun menyerhakan pelaksanaannya pada badan hukum swasta ; sedangkan perbuatan administrasi , yakni perbuatan untuk merealisir apa yang telah diatur dalam peraturan perundang - undangan termasuk peraturan kebijakan.
     Sementara itu perbuatan hukum ( rechtshandelingen ) yang dapat dilakukan oleh pejabat tata usaha negara terdiri dari empat macam yaitu : 
1).Penetapan ( beschiking, administrative doscrearion).
2). Rencana ( plan )
3). Norma Jabaran ( Concrete Normgeving )
4). Legislasi semu( pseudo wetgeving ).
      Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan negara, pemerintah lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan.
     Sebagai negara yang tergolong negara -negara hukum kesejahteraan modern, indonesia harus memenuhi ciri -ciri antara lain ; 
1. Perlindungan konstitusional
2. Badan kehakiman yang benas.
3. Kebebasan mengeluarkan pendapat.
4. Kebebasan berserikat/berorganisasi.
5. Pemilu yang bebas.
6. Pendidikan kewarnegaraan.

    Kalau memperhatikan Ciri - ciri tersebut, sudah dimiliki Negara Republik Indonesia. Hal ini tercermin dalam pembukaan UUD 1945 antara lain pada alinea ke IV yaitu :
" Membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa indonesia dan selirih tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kebangsaan indonesia ". 
LihatTutupKomentar