-->

Lembaga - Lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

administrasipublik,com - Adapun lembaga - lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut :
  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ).
  2. Presiden, DPR, Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ), Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) dan Mahkamah Agung ( MA ) sebagai lembaga tertinggi Negara.
       Untuk memahami lembaga - lembaga negara itu perlu diuraikan materi yang tertuamg didalam pasal - pasal Bantang Tubuh, uang umumnya mencangkup pokok -pokok ketentuan tentang kedudukan, tugas dan wewenang, hubungan kerja dan cara kerja dari lembaga yang bersangkutan.
       Ketentuan -ketentuan tentang lembaga - lembaga negara tersebut tercantum dalam Undang -Undang Dasar 1945 Pada : 
  1. Bab II ( pasal 2 dan 3 ) :MPR
  2. Bab III ( pasal 4 s/d 15 ) : Presiden
  3. Ban IV ( pasal 16 ): DPA
  4. Bab VII( pasal 19 s/d 22 ) : DPR
  5. Bab VIII( pasal 23 ) : BPK
  6. Bab IX ( pasal 24 dan 25 ): MA
       Lembaga -lembaga negara ini dapat dibedakan dalam dua macam : lembaga tertinggi negara, yaitu MPR. Dan lembaga -lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, DPA, DPR, BPK Dan Mahkamah Agung
   
 Fugsi dan Kedudukan Lembaga Negara
       Kedudukan lembaga negara didalam UUD 1945 adalah keadaan yang menampakkan lembaga itu dalam hubungan dengan lembaga negara yang lain apakah ai lebih tinggi, lebih rendah, atau sama. Adapun yang dimaksud dengan fungsi adalah suatu lingkungan kerja dalam hubungan dengan keseluruhannya, tidak terlepas satu sama lain selaku bagian -bagian untuk mencapai tujuan.
  1. Presiden dan wakil presiden. Menurut pasal 4 UUD 1945 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD, artinya presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Didalam menjalankan kewajiban presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.
  2. Dewan pertimbangan Agung. Pada pasal 16 ayat 1 DPA ini adalah sebuah badan penasehat pemerintah yang kedudukannya tidak berada dibawah kekuasaan presiden. DPA bertugas memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada pemerintah.
  3. DPR.  a.bersama - sama pemerintah menetapkan UU. b. Menetapkan APBN c. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
  4. Badan Pemeriksa Keuangan. Badan ini merupakan lembaga tinggi negara dengan tugas khusus untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara, apakah telah digunakan sesuai dengan yang telah disetujui DPR atau tidak.
  5. Mahkah Agung. MA memegsng keuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Salah satu jaminan bagi adanya kebebasan kekuasaan kehakiman itu anta lain terletak pada adanya jaminan hukum dari kedudukan hakim yang harus diatur dengan undang - undang.
LihatTutupKomentar