-->

Tindakan Pemerintah

Tindakan Pemerintah adalah langkah yang diambil pemerintah dalam mennyelesaikan masalah atau dalam melaksanakan pemerintahan. Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan berbagai macam tindakan yang disebut Tindakan Pemerintahan / perbuatan pemerintahan atau Bestuur Handelingen. Tindakan pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Administrasi negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Tata Usaha Negara atau administrasi negara menurut C.F. Strong adalah :
" the whole body of publik servant, civil and military".
     Sementara itu menurut Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Administrasi Negara ( Tata usaha Negara ) adalah "
" Administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah" ( pasal 1 angka 1 ). Urusan pemerintahan menurut Undang - undang No. 5 tahun 1986 adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.

  1.      Tindakan pemerintah memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

  • Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannnya sebagai Penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan ( bestuur organe ) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
  • Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan
  • Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi.
  • Perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pemeliharan kepentingan negara dan rakyat.
    Jenis tindakan / perbuatan yang dapat dilakukan pemerintah ( pejabat tata usaha negara ) dapat digolongkan dalam 2( dua ) golongan besar,yakni golongan perbuatan hukum ( rechthandelingen) dan golongan perbuatan yang bukan perbuatan hukum ( fetelike handelingen ). Fate like handelingeng tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung.
    Dari kedua golongan tersebut, hanya golongan perbuatan hukum yang penting bagi pembahasan hukum pemerintahan.
     Berdasar kelaziman sistematik hukum dibagi dalam 2 ( dua) golongan, yakni hukum privat ( sipil ) dan hukum publik, maka perbuatan hukum ada dua macam, yaitu perbuatan menurut hukum privat dan perbuatan menurut hukum publik.

  • PERBUATAN MENURUT HUKUM PRIVAT.  Administrasi Negara sering juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya berdasarkan hukum privat seperti sewa -menyewa, perjanjian jual beli dan sebagainya. Berkaitan dengan itu timbul pertanyaan, dapatkah badan / pejabat tata usaha negara mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum perivat ?. Atas pertanyaan ini timbul 2 pendapat. 1). Pertama yang menyatakan, badan / perjabat tata usaha negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak dapat menggunakan hukum privat, pendapat ini dikemukakan oleh Scholten dengan menganjurkan alasan, bajwa sifat hukum prifat itu mengatur hubungan hukum yang merupakan kehendak kedua belah pihak dan bersifat perorangan. Sedangkan hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum. 2). Kedua pendapat yang dikemukakan oleh Krabbe, Kranenburg, Veptig, Donner dan Huart menyatakan , bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam beberapa hal dapat juga menggunakan hukum privat, tetapi tidak untuk menyelesaikan suatu masalah khusus dalam lapangam hukum pemerintahan telah tersedia peraturan -peraturan hukum publik, maka badan /pejabat tata usaha negara harus menggunakan hukum publik itu dan tidak dapat menggunakan hukum privat.
  • PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM PUBLIK.  Perbuatan hukum menurut hukum publik dapat dibedakan kedalam 2 ( dua ) macam, yaitu : Perbuatan hukum publik bersegi dua dan perbuatan hukum bersegi satu.

      Perbuatan hukum publik bersegi dua. 


      Menurut Donner, bahwa perbuatan hukum bersegi dua dapat dikemukakan tentang perjanjian kerja yang berlaku selama jangka pendek yang diadakan oleh seorang partikelir, sebagai pekerja dengan pemerintah sebagai pemberi kerja. Misalnya, selama tiga tahun kontrak itu diadakan oleh karena suatu perbuatam hukum itu diatur oleh " suatu hukum istimewa ", yaituboleh hukum publik dan diatur oleh hukum biasa yaitu oleh hukum privat / perdata". Ini semua meruapakan perbuatan / tindakan yang melakukan fungsi pemerintahan, melakukan fungsi pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spo tam dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah.

      Perbuatan Hukum Publik Bersegi Satu.


      Perbuatan ini dilakukan oleh alat - alat pemerintahan berdasarkan kekuasaan istimewa yang yang dinamakan ketetapan ( beschiking ). Perbuatan yang mengadakan suatu ketetapan dapat disebut "perbuatan ketetapan ( nechiking handelingen )".
     Menurut IndroHarto ( 1989). Tindakan hukum publik yang sepihak ( bersegi 1 ) dapat dibedakan antara yamg ditujukan kepada umum atau bersifat konkrit atau bersifat individual. Hak tersebit terutama apabila norma hukum dari satu tingkatan hukum Tatata Usaha Negara itu diukur menurut alamat yang dituju. Sedangkan menurut hal - hal yang diatur,mala norma hukumnya dapat bersifat abstrak.
LihatTutupKomentar