-->

BPJS Kesehatan - Hak dan Kewajiban Peserta JKN - KIS

BPJS Kesehatan

Dunia.Com - Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat ( JKN – KIS ) adalah Program Pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip gotong royong.
1.      Hak Peserta
1)      Mendapatkan kartu peserta sebagai identitas peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan
2)      Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3)      Mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas
4)      Menyampaikan keluhan atau pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis terhadap BPJS Kesehatan
2.      Kewajiban Peserta
1)      Mendaftarkan dirinya dan anggota keluarga sebagai peserta BPJS Kesehatan
2)      Membayar iuran
3)      Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar
4)      Melaporkan perubahan data dirinya dasn anggota keluarganya, antaar lain, perubahan golongan, pangkat ataub besaran gaji, pernikahan , perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas
5)      Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak
6)      Menaaatin semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan
3.      Yang Perlu Diketahui / dilakukan Pasien Apabila Mendapatkan Pelayanan Dirumah Sakit
1)      Tidask ada iuran biaya / biaya tambahan apabila anda telah mengikuti prosedur dan sesuai hak kelas rawat ( Permenkes 28 Tahun 2014 Bab V
2)      Pastikan membawa identitas / kartu peserta JKN _ KIS saat berobat dan Tanda Pengenal KTP / SIM / Kartu Pelajar / kk
3)      Pastikan membawa rujukan dari puskesmas / dokter kelusrga / klinik sesuai tempat terdaftar apabila ke poli RJTL RS
4)      Pastikan RS yang dituju sesuai dengan yang tercantum pada surat rujukan dokter
5)      Pastikan ke poli UGD merupakan kasus gawat darurat
6)      Pelayanan di Unit Gawat Darurat dan ruang rawat inap tidak memerlukan rujukan
7)      Meminta penjelasan pada Rumah Sakit terkait formulir atau berkas yang di tanda tangani
8)      Meminta penjelasan pada rumah sakit terkait formulir atau berkas yagn ditanda tangani
9)      Apabila dalam pemberian pelayanan kesehatan, pasien membutuhkan obat yang belum tercantum di formularium nasional, maka hal ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1.      Penggunaan obata diluaar formularim nasional di RS hanya dimungkinkan setelah mendapatkan rekomendasi daari ketua atau Kepala / Direktur Rumah Sakit biayanya sudah termasuk dalam  tarif  INA Cbgs dsan tidak boleh dibebankan kepada peserta ( Permenkes 28 Tahun 2014 Bab V ). Apabila anda diminta untuk membeli obat, pemeriksaan laboratorium dan lain – lain diluar dari Rumah Sakit, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Rumah Sakit ( hubungi Manajemen Rumah Sakit untuk pengembalian biaya tersebut.
4.      Iuran Peserta Bukan Penereima Upah dan Bukan Pekerja
1.      Kelas I   :  Rp. 80.000,- / orang / bulan
2.      Kelas II  : Rp 51.000,- orang / bulan
3.      Kelas III: Rp 25.500, - orang / bulan
5.      Perubahan Peraturan Tentang Denda
1)      Dalam hal keterlambatan iuran jaminan kesehatan lebih dari 1 ( satu ) bulan sejak tanggal 10, penjamin kesehatan diberhentikan sementara
2)      Ketentuan denda keterlambatan pembayaran iuran dihapus
3)      Denda hanya berlaku bagi peserta yang memperoleh pelayanan Rawar Inap dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, yakni 25 % dari biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap di kali lama bula tertungak dengan ketentuan :
1.      Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan
2.      Besar denda paling tinggi Rp. 30.000.000,-
LihatTutupKomentar