-->

Demokrasi Pancasila dalam Pengambilan Keputusan

Dunia.Com - Mekanisme Demokrasi Pancasila Dalam Pengambilan Keputusan                   

Demokrasi Pancasila dalam Pengambilan Keputusan  adalah prosedur atau tata cara atau langkah – langkah yang harus dialui / ditempuh dalam suatu kegiatan. Jadi mekanisme Demokrasi Pancasila adalah sautu tata cara atau prosedur atau langkah – langkah yang harus dilalui dalam melaksanakan demokrasi pancasila tersebut. Sebagai dasar negara, pancasila adalah noram yang paling u mum, sehingga untuk melaksanakan norma atau nilai – nilai yang paling dasar tersebut perlu penjabaran lebih lanjut yang tertuang dalam pearaturan perundangan yang lebih kongkrit.
Yang dimaksud dengan mekanisme demokrasi pancasila. Dalam konsep adalah mekanisme dalam struktur atau kerangka pikir.
Mekanisme dalam pengambilan keputusan akan dikutipkan dari salah satu ketetapan MPR sebagai lembaga perwakilan yang memegang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tertinggi yaitu  Tap. No. I / MPR/1983 tentang peraturan tata tertib majelis permusyawaratan rakyat
Karena isi ketetapan tersebut dapat pula diterapkan pada lembaga – lembaga tinggi negara dan lembaga – lembaga kemasyarakatan yang lain,
Oleh karena itu uraian dibawah ini akan disajikan pedoman – pedoman yang dapat diberlakukan secara umum.
a.       Ketentuan umum
1.      Pengambilan keputusan pada asasnya diushakan sejauh mungkiin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan bila tidak mungkin, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak
2.      Mufakat dan atau putusan yang diambil dengan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah, harus bermutu tinggi yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak bertetntangan dengan nilai – nila Pancasila
3.      Musayawarah menuju persatuan dengan saling menghargai setiap pendirian anggota peserta
4.      Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama bebasnya untuk mengemukakakn pendapat dan   mengeluarkan kritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari manapun
5.      Untuk dapat melakukan musyawarah, maka jumlah peserta dapat harus mencapai quorum ( minimal 2/ 3 dari jumlah peserta seluruhnya ). Dan keputusan diambil dengan persetujuan sekurangnya 2/3 peserta yang hadir ( UUD 1945 Pasal 37 )
6.      Setelah dipandang cukup diberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengemukakan pendapat / saran sebagai sumbangan pikiran, maak pimpinan rapat segera mengambil keputusan
7.      Keputusan harus mencerminkan pendapat – pendapat yang hidup dalam rapat tersebut
b.      Putusan berdasarkan Mufakat
1.      Hakikat dari musyawarah untuk mencapai mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan / perwakilan untuk merumuskan dan atau memeutuskan suatu hal berdsarkan kehendak rakyat. Dengan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tidak lain adalah pikiran atau rasio yang sehat dengan  mempertimbangkan persatuan dan kesatuan dari wakil – wakil yang mencermiinkan penjelmaan dari anggota seluruhnya, untuk mencapai keputusan berdasarkan kedaulatan pendapat ( mufakat ) yang diitikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab
2.      Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dari semua anggota
3.      Apabila mufakat tidak segera dapat dilaksanakan, maka pimpinan rapat dapat mengusahakan / berupaya agar rapat tetap berhail mencapai mufakat
c.       Pengambilan Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak
1.      Putusan berdasarkan suara trbanyak diambil apabila putusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin diusahakan karena adanya pendirian dari sebagian peserta musyawarah yang tidak dapat didekatkan lagi atau karena factor waktu yang mendesak
2.      Sebelum dapat mengambil keputusan, kepada para anggota diberi kesempatan untuk mempelajari naskah masalahnya yang bersangkutan
3.      Pemyampaian suatra dilaksanakan oleh para anggota untuk menyatakan sikap, setuju, menolak atau apstain dengan cara penyampaian lisan atau yang lain sesuai yang telah disepakati bersama
4.      Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sah apabila : rapat dihadiri sekurangnya 2/3 dari seluruh peserta atau anggota, setujui oleh lebih dari separuh jumlah yang hadir
5.      Apabila rapat tidak dapat mengambil kaputusan dengan system suara terbanyak, maka diusahakan sedemikian rupa sehingga putusan akhir tetap dapat ditetapkan dengan persetuan suara terbanyak
6.      Apabila dalam mengambil keputusan dengan suara terbanyak, suara – suara yang masuk sama banyak, maka rapat tidak dapat mengambil keputusan dan harus diulangi untuk menghadirkan seluruh anggota / peserta
7.      Dan jika rapat lengkap yang dihadiri oleh seluruh peserta atau anggota, suara – suara yang masuk  tetap sama banyak ( jika jumlah anggota genap ) maka usul atau masalah diajukan ditolak
d.      Pelaksanaan Putusan, setiap putusan baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan hasil terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan hati, kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab
LihatTutupKomentar