-->

HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pembentukan pengadilan Tata Usaha Negara sesungguhnya sudah menjadi amanat UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok -pokok kekuasaan kehakiman, karena didalam Pasal 10 ( 2 ) Undang - undang tersebut secara eksplisit dan tegas mencantumkan adanya Peradilan Tsta Usaha Negara sebagai salah satu lingkungan peradilan yang harus diadakan di Indonesia. Namun amanat tersebut tidak segera dapat segera dilaksanakan karena berbagai sebab, baru dapat dilaksanakan pada penghujung Tahun 1986 ketika ditetapkan UU No. 5 pada tanggal 25 Desember 1986. Itupun masih baru pembentukan hukum materil dan formalnya saja, belum ada lembaga peradilan. Lembaga peradilannya baru dibentuk setelah keluarnya beberapa Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang - undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disejumlah daerah.
      Berdasarkan ketetapan pasal 1 Undang -undang No. 5 tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian sebagai akibat dikeluarkanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final ( pasal 1 )
      Memperhatikan ketentuan tersebut, maka sesungguhnya kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 tersebut sangat sempit yaitu hanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Itupun masih dibatasi lagi, karena berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 49 masih terdapat pengecualian -pengecualian, seperti keputusan Panitia Pemilihan, Keputusan mengenai Tata Usaha Angkatan bersenjata, keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, keadaan mendesak untuk kepentingan umum. Dan lain -lain.
LihatTutupKomentar