-->

LEMBAGA PERADILAN MILITER

Lembaga Peradilan Militer adalah Lembaga administrasi militer. Setelah dikeluarkannya UU No. 23 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Prajurit di Lingkungan Angkatan Bersenjata memiliki Lembaga Peradilan administrasi khusus untuk mengadili sengketa tata usaha dilingkungan Angkatan Bersenjata ( Militer ). Pembentukan peradilan tata usaha sendiri dilingkungan ABRI terkait dengan ketentuan Pasal 2 Huruf F undang -undang No. 5 tahun 1986 yang mengeluarkan sengketa tata usaha dibidang militer dari kompetensi PTUN.
      Menurut UU No. 23 Tahun 1997, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ( Pasal 265 ayat 1 ). Bagi prajurit yang dipersamakan dengan prajurit dapat mengajukan gugatan sesudah seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku ( pasal 265 ayat 3 ).
     Jadi penyelesaian Tata Usaha Negara dilingkungan ABRI mirip dengan yang berlaku di PTUN dimana sama - sama mengenal adanya upaya Administrasi selain Pengadilan. Pengadilan baru berwenang setelah ditempuh seluruh upaya administratif.  Pada awal berlakunya UU No. 23 Tahun 1997, Lembaga peradilan Tata Usaha Militer memiliki kompetensi menyelesaikan Sengketa Tata Usaha yang terjadi dilingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ( ABRI ). Meliputi tentara dan polisi. Akan tetapi sejak berpisahnya polisi dari ABRI  tahun 2002, maka kompetensi Pengadilan Militer didalam mengadili sengketa Tata Usaha hanya menyangkut Tata Usaha Tentara, sedangkan polisi mengikuti peradilan umum. Pasal 29 ayat 1 undang -undang No. 2 tahun 2002 dengan tegas menyatakan : Anggota kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduk pada kekuasan peradilan Umum.
LihatTutupKomentar