-->

PERANAN RENCANA TAHUNAN DALAM PEMBANGUNAN

    Peranan Rencana Tahunan Dalam Pembangunan terus di bahas oleh pemerintah, Keluhan umum yang selama ini terdengar dari kalangan birokrat khususnya dan masyarakat pada umunya adalah bahwa perencanaan yang telah dibuat oleh Badan Perencana pada umumnya kurang operasional sehingga sukar dapat dilaksanakan dengan baik dalam praktik. Akibatnya apa yang direncanakan belum tentu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu, terdengar pula kekecewaan bahwa sering kali perencanaan yang dibuat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial ekonomi ysng terdapat pada saat pelaksanaan kegiatan. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi soasial ekonomi dewasa ini sering berubah dengan cepat sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Kedua permasalahan ini adalah sangat penting dan mendasar sehingga perlu dioecahkan segera, karena kalau tidak, maka kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak akan dapatvmemecahkan masalah riil yang dialami oleh masyarakat.
      Rencana Pembangunan yang kurang operasional tersebut terjadi karena selama ini umumnya Badan Perencana Pembangunan, terutama pada tingkat daerah ( BAPPEDA ) kurang memperhatikan pentingnya lerencanaan tahunan sebagai jabatan lebih kongkret dan operasional dari perencanaan jangka menengah. Perencanaan yang ada, baik PROPEDA maupun RENSTRA adalah perencanaan 5 tahun yang biasanya memang kurang operasional karena jangka waktu cakupan perencanaan cukup panjang. Seharusnya pada setiap tahun Badan Perencana Penyusunan Rencana Tahunan ysng merupakan jabatan lebih rinci.
      Dengan adanya perencanaan tahunan tersebut akan daapt dilihat secara lebih lengkap sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan. Berikut Departemen dan Lembaga atau dinas dan instansi yang akan melaksanakannya. Disamping itu, pada rencana tahunan yang baik biasanya tercantum pula dengan tegas apa indikator kinerja dari masing - masing program dan kegiatan yang direncanakan. Hal ini diperlukan agar penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja ( performance budget ) dapat dilakukan dan di evaluasi pelaksanaan rencana pada periode atau tahun mendatang akan menjadi lebih mudah dilakukan.
       Sering terjadi selama ini bahwa rencana pembangunan yang sudah ditetapkan ternyata tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena kondisi sosial ekonomi daerah dan teknologi produksi yang digunakan adalah bersifat dinamis dan sering berubah dari satu waktu ke waktu lainnya. Akibanya, RPJM ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah ) atau RENSTRA yang dibuat sekali dalam 5 tahun akan sukit menyesuaikan diri dengan perubahan yang sering terjadi pada setiap tahunnya. Bilamana rencana tahunan tidak disusun setiap tahunnya, maka perubahan kondisi sosial ekonomi tersebut tidak dapat dimasukan kedalam RPJM atau RENSTRA yang ada. Dengan kata lain, bila Rencana Tahunan dapat disusun secara teratur setiap tahunnya, maka perencanaan yang bersifat dinamis ( Rolling Plan ) akan dapat diwujudkan. Dalam hal ini Rencana Tahunan berfungsi sebagai " Adendum " atau penyesuaian dari apa yang telah ditetapkan dalam RPJM sebelumnya. Dengan demikian, keluhan terhadap perencanaan pembangunan dewasa ini tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi ysng berlaku akan dapat dikurangi. Walaupun tidak dapat dihilangkan sama sekali.
       Undang - Undang SPPN 2004 ( Sistem Perencanan Pembangunan Nasional  ) menyadari kelemahan ini dan menekankan keharusan bagi Badan Perencana Pembangunan untuk menyusun Rencana Tahunan ( Annual Planning ) secara teratur setiap tahunnya. Bahkan, begitu pentingya peranan rencana tahunan yang harus dibuat tersebut, undang - u dang ini telah menggunakan istilah lain yaitu Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) untuk tingkat Nasional atau RKPD untuk tingkat daerah. Perubahan istilah yang digunakan ini mengisyaratkan bahwabrencana tahunan tersebutlah yang menjadi rencana kerja  pemerintah untuk tahun yang bersangkutan. Pada Dasarnya,RKPD tersebut merupaakan jabaran dari RPJM dan berisikan program dan proyek pembangunan yang kongkret dan operasional sesuai dengan dana pembangunan yang tersedia pada tahun berdsangkutan. Bahkan SPPN 2004 selanjutnya menetapkan pula bahwa RKP mejadi Dasar penyusunan RAPBN dan RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Dengan demikian, sistem penyusunan RAPBD yang biasanya dilakukan oleh tim AKU (  Arah Kebijakan Umum ) sesuai Kepmendagri No. 29 Tahun 2003


#SumberPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAHDALAMERAOTONOMI
LihatTutupKomentar