-->

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PEMBANGUNAN

Literatur Perencanaan Pembangunan pada umumnya berpendapat bahwa rencana pembangunan akan terjamin pelaksanaannya dalam praktik bilamana terdapat dukungan anggaran yang jelas dan cukup nilainya. Dengan kata lain, untuk terlaksananya sebuah rencanabperlu dieujudkan keterpaduan dalam sistem Planning, Programing and Budgeting system ( PPBS . Bila antara Perencaana , penetapan program pembangunan dan penyusunan angaran pembanguanan tidak terdapat konsistensi  dan keterpaduan maka, apap yang direncanakan akan tidak sama dengan apa yang dapat dulaksanakan dilapangan. Hal ini tentunya sangat tidak diinginkan karena kegiatan pembangunan akan menjadi  tidak terarah dan tidak efisien dan hal ini jelas tidak sesuai dengan keinginan masyarakat secara umum.
       Kenyataan dalam praktik selama ini menunjukan bahwa penyusunan anggaran masih kurang terpadu dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan yang ada. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang sudah disusun tidak sepenuhnha berdasarkan rencana pembangunan yang ada, tetapi lebih banyaj berasal dari keputusan yang diambil dalam Rakorbang. Sedangkan keputusan Rakorbang tersebut lebih banyak didasarkan pada usulan dinas dan instansi yang sering kali kurang memperhatikan dokumen perencanaan yang ada. Alasan yang diberikan pada umumnya adalah karena dokumen perencanaan yang ada kurang operasional dan tidak memuat program dan proyek dalam jumlah yang memadai, sehingga sulit untuk dijadikan dasar untuk penyusunan anggaran.
       Untuk mengatasi kelemahan ini, undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), pemerintah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (  PPAS ) dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ). Penyusunan KUA dimaksudkan untuk dapat memilah dan menentukan program dan kegiatan yang menjadi urusan daerah sehingga dapat dibiayai dengan APBD Daerah. Sedangkan RKA dimaksudkan untuk dapat memadukan antara program kegiatan yang telah diprioritaskan pelaksanaannya dengan penyusunan anggaran sesuai dengan plafond yang ditetapkan melalui Nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD. Dengan cara demikian, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran akan dapat dilaksanakan dalam praktik.
       Dimasa lalu, kesalahan pokok yang terjadi karena pada umumnya karena pemerintah daerah menyusun RAPBD langsung dari RENSTRADA atau PROPEDA yang pada dasarnya adalah rencana jangka menengah  ( RPJM ) untuk periode 5 Tahun. Hal ini terjadi karena banyak pemerintah daerah tidak menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ( RAPETADA )untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan Rakorbang dan sebagai dasar penyusunan anggaran.
      Untuk mengatasi kelemahan ini, maka dalam undang -undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dinyatakan secara tegas bahwa dasar penyusunan anggaran pembangunan adalah RKP pada tingkat Nasional dan RKPD pada tingkat daerah. Sedangkan RPK dan RKPD adalah jabaran secara rinci operaiona dari RPJMN di tingkat Nasional dan RPJMD  untuk tingkat daerah sesuai dengan perkembangan kondisi dan kemampuan dana pada tahun yang bersangkutan. Dengan cara demikian, sinkronisasi dan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan dapat dijaga. Hal ini sangat penting artinya untuk menjamin terlaksananya perencanaan sesuai dengan proses pembangunan Nasional Dan Daerah.


#Sumber PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI.
LihatTutupKomentar