-->

BPJS Kesehatan, Panduan Layanan Bagi Peserta JKN - KIS

 
BPJS Kesehatan

Dunia.Com -  BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Baadan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat indonesia, terutama untuk pegawai Negeri sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI / POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

Apa itu JKN -KIS ? 

         JKN - KIS atau program jaminan kesehatan nasional adalah  program pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat indonesia dengan prinsip gotong royong

Peserta jaminan Kesehatan 

 Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6                ( enam   ) tahun di indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi :

penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ( PBI ), fakir miskin dan orang tidak mampu,  dengan   penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang - undanagan
penduduk yang di dafatarkan oleh pemerintah daerah

1.      penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ( PBI ) : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
2.      penduduk  yang didaftarkan oleh pemerintah daerah : adalah penduduk yanmg belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh  pemerintah Darerah propinsi atau pemerintah daerah kabupaten / kota
3.      bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ( NON _ PBI ), terdiri dari :
1.      pekerja penerima upah dan anggota keluarganya
2.      pekeerja bukaana penerima upah dan anggota keluarganya
3.      bukan pekerja dan anggota keluarganya

Hak Peserta

1.      mendapatkan kartu identitas peserta sebagai identitas peserta JKN _ KIS untuk memperoleh pelayanan kesehatan
2.      mempeeroleh  manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentaun yang berlaku
3.      mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekrja sama denga BPJS kesehatan
4.      menyampaikan pengaduan, kritik dan saran secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan
kewajiban peserta
1.      mendaftarkan diri dan anggota keluarganya, sebagai peserta seerta membayar iuran paling lambaat tanggal 10 setaip bulannya dengan besaran iuran sesuai ketentuan yang beerlaku
2.      memberikan data dengan benar dan dapat dipetanggung jawabkan
3.      melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, oerubahan jenis kepesertaan, pindah alamat, pindah fasilitas kesehatan timgakt 1, paling lambat 7 hari kerja sejak terjadinya perubahan data
4.      menjaga kartu pesert agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yaang tidak berhak
5.      menaati tata cara dan prosedur pelayanan kesehatan serta semua ketentuan yang berlaku
Iuran
1.      iuran kesehatan bagi peserta PBI jaminan kesehatan daibayar oleh pemerintah
2.      iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekrja pada Lembaga pemerintahan terdiri dri, pegawai negeri sipil, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan aggota DPR serta pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dibayar oleh pemberi kerja dan 2 % dibayar oleh pserta
3.      iuran bagi peserta penerima upah yang bekeerja di BUMN, BUMD dan swasta sebesar 5 % dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan 4 % dibayar oleh pemebri kerja dan 1 % dibayar oleh peserta
4.      iuran untuk keluarga yang lain pekeerja penerima upah yang trdiri dari anak ke 4 dan sseterusnya, ayah ibu dan mertua besaran iuran sebesar 1 % , diawali dengan pemberian surat kuaasa dari pekerja kepada pemeberi kerja untuk melakuakn pemotongan tambahan iuran danmenyetorkan kepada BPJS Kesehatan
5.      peserta JKN – KIS segmen PBPU kelas 1 dan 2 wajib mendaftarkan sebagai peserta audebet pembayaaran iuran JKN _ KIS melalui bank mitra yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan
6.      iuran bagi peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja, serta anggota keluarga lain dari pekerja penerima upah ( non inti ) yang terdaapt dalam satu kartu keluarga seperti saudara kandung / ipar , keponakan, paman / bibi, asiasten rumah tangga, supir pribadi dan lain  - lain adalah sebesar :
1.      Rp : 25.000,- / bulan dengan manfaat pelayanan diruang perwatan kelas III
2.      Rp : 51.000, - / bulan dengan manfaat pelayanan di ruang pelayanan kelas II
3.      Rp : 80.000 ,- / bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perwatan kelas I
7.      Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim dari veteran atau perintis 45 % gaji pokok pegawau negeri sipil golongan ruang III/ dengan masa keerja 14 tahun / bulan dibayar oleh pemerintah
8.      Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 tiap bulan

Dendan dan penghentian sementara

1.      Dalam hal peserta dan ataaua pemberi kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya
2.      Pemeberhentian sementara penjamin peserta akan berakhir dan status kepesertaan aktf kembali apabila peserta :
a.       Membaayr iuran  bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 bulan dan
b.      Membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemeberhentian semsntara jaminan
3.      Pembayaran denda bagi peserta pekerja penerima upah ditanggung oleh pemberi kerja, sedangkan pembayaran denda bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja ditanggung oleh peserta

Fasilitas kesehatan

           Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terdiri  dari :
1.      Fasilitas kesehatan tingkat pertama : yaitu puskesma atau yang ssetara, dokter praktik perorangan , praktik  dokter gigi, klinik pratama atau yang setara, fasilitas kesehatan milik TNI / Polri dan rumah sakit kelas D pertama yang setara
2.      Fasilitas lesehatan tingkat lanjutan , meliputi Rumah Sakit Umum,rumah sakit pemerintah, rumah sakti swasta, rumah sakit khusus dan klinik utama.
Pelayanan kesehatan yang dijamin
a.       Pelayanan Kesehatan Tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesifik yang mencakup
1.      Administrasi pelayanan
2.      Pelayanan promotif dan preventif
3.      Pereriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
4.      Tindakan medis non spesifik, baik opeeratif maupun non operatif
5.      Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis pakai
6.      Pmeriksaan penunjang diagnostikmlaboratorium tingakta pertama
7.      Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis
b.      Pelayanan kesehatan rujukan tingakatan lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup :
1.      Administrasi pelayanan
2.      Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis daasar
3.      Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisttik
4.      Tindakan medis spesialistik,, baik bedah mau[pun non bedah sesuai dengan indikasi medis
5.      Pelayanan obat, alat keeshatana dan bahkan medis habis pakai
6.      Palayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis
7.      Rehabilitsi medis
8.      Pelayanan darah
9.      Pemulassaran jejazah peserta yang meninggal difasilitas kesehatan
10.  Pelayanan keluarga berncana
11.  Pelayanan inap nonintensif
12.  Perawatan inap diruang intensif
c.       Ambulan hanya dapat diberikan berupa pelayanan ambulans darat atau air yang merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan  disertai dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien
Pelayanan kesehatan yang Tidak Di Jamin
a.       Pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
b.      Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat
c.       Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggung jawab pemberi kerja
d.      Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuaia hak kelas raawat peserta
e.       Pelayanan kesehatan yang dilakukan diluar negeri
f.       Pelayanan keshatan untuk tujuan estetik
g.      Pelayanan untuk mengatasi intertilitas
h.      Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi
i.        Gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan / alkohol
j.        Gamgguam kesehatan akibata sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri
k.      Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan
l.        Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen
m.    Alat dan obat kontrasepsi
n.      Perbekalan kesehatan rumah tangga
o.      Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejaidan luar baisa atau wabah
p.      Pelayanan kesehatan pada kejaidiantak dihaarapkan yang dapat dicegah
q.      Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial
r.        Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekeerasan sesksual, korban terorisme,, dan tindak perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
s.       Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan kementiran pertahanan , tentara nasional indonesia dan kepolisian republik indonesia
t.        Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan
u.      Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain
LihatTutupKomentar