Pengertian Patologi birokrasi, Macam - macam Patologi Birokrasi

Administrasi - Patologi birokrasi ialah penyakit dalam birokrasi Negara yang tampil karena sikap beberapa birokrat dan keadaan yang buka peluang karena itu, baik yang tersangkut diplomatis, ekonomis, social cultural dan tehnologikal

Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi ialah "hasil hubungan di antara susunan birokrasi yang keliru dan faktor-variabel lingkungan yang keliru". birokrasi yang terlalu berlebih,seperti rantai hierarki panjang, specialistasi, formalisasi dan performa birokrasi yang tidak linear sehingga menimbulkan Patologi birokrasi

Macam - macam Patologi Birokrasi

Paternalistik
Bengkak Budget
Bengkak Birokrasi
Fragmentasi Birokrasi

1. Paternalistik

Paternalistik yakni atasan seperti seorang raja yang harus dipatuhi dan disegani, diberlakukan istimewa, tidak ada kontrol secara ketat, dan karyawan bawahan tidak mempunyai kemauan untuk mengomentari apa yang sudah dikerjakan atasan.

Hal itu jadikan pelayanan publik kurang optimal karena sikap bawahan yang terlalu berlebih pada atasan hingga birokrasi condong meremehkan apa sebagai kebutuhan warga selaku masyarakat negara yang harus terima service sebagus mungkin;

2. Bengkak budget

Bengkak bujet ada banyak fakta kenapa ini kerap berlangsung yakni:

Makin besar bujet yang didistribusikan untuk aktivitas makin besar juga kesempatan untuk memark-up bujet, tidak ada kepastian di antara ongkos dan penghasilan dalam birokrasi publik, adanya adat menggunting bujet yang disodorkan pada proses rencana bujet hingga munculkan ide ke orang yang ajukan bujet untuk membesar-besarkan bujet, dan kecondongan birokrasi membagikan bujet atas landasan input.

Bengkak budget akan makin meluas saat kemampuan civil society kurang kuat dalam mengatur pemerintah

Proses yang terlalu berlebih akan menyebabkan pelayanan jadi berbelit dan kurang untung untuk warga saat pada kondisi menekan

3. Bengkak birokrasi

Bengkak birokrasi bisa dikerjakan dengan menambahkan jumlah susunan pada birokrasi dengan fakta untuk mengurangi beban kerja dan sebagainya yang sesungguhnya susunan itu tidak begitu dibutuhkan kehadirannya.

Mengakibatkan banyak dana APBN (Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara) yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang otomatis bisa bikin rugi Negara. Hingga bujet jadi kurang pas target; dan

4. Fragmentasi birokrasi

Fragmentasi birokrasi jumlahnya kementerian baru yang dibikin oleh pemerintahan seringkali tidak didasari dalam satu keperluan untuk memberi respon kebutuhan warga supaya lebih terwadahi tapi lebih ke pola spesifik.

Penyakit – penyakit Patologi birokrasi

Patologi yang muncul sebab pemahaman dan style menejerial beberapa petinggi dilingkungan birokrasi (birokrat). Antara patologi tipe ini diantaranya, penyimpangan kuasa dan kedudukan, terima suap, angkuhsi dan gertakan, integritas rendah, dan nepotisme.

Kurang atau rendahnya ilmu pengetahuan dapat menimbulkan patologi birokrasi keterampilan beberapa petugas eksekutor bermacam aktivitas operasional.

Antara patologi tipe ini diantaranya, ketidaktelitian dan ketidakcekatan, ketakmampuan menguraikan peraturan pimpinan, rasa senang diri, melakukan tindakan tiada berpikir, kekuatan rendah, tidak produktif, dan ketidaktahuan.

Patologi yang muncul sebab karena perlakuan beberapa anggota birokrasi menyalahi etika hukum dan ketentuan perundang – undangan yang berjalan. Antara patologi tipe ini diantaranya, terima suap, korupsi, ketakjujuran, kleptokrasi, dan mark up bujet.

Patologi yang dimanifestasikan dalam sikap beberapa birokrasi yang memiliki sifat disfungsional atau negatif. Antara patologi tipe ini diantaranya, melakukan tindakan semena-mena, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.

Patologi yang disebut karena keadaan intern dalam bermacam lembaga di lingkungan pemerintahan. Antara patologi tipe ini diantaranya, pemanfaatan bawahan, motivasi tidak pas, beban kerja terlalu berlebih, dan keadaan kerja kurang aman.

Tentang hal ruangan cakupan patologi birokrasi tersebut jika memakai terminologi Smith terkait dengan performa birokrasi yang jelek, bisa dipetakan dalam dua ide besar yaitu :

Disfunctions of bureaucracy, yaitu terkait dengan susunan, ketentuan, dan proses atau terkait dengan karakter birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang buruk, hingga tidak sanggup merealisasikan performa yang bagus, atau kuat hubungannya dengan kualitas birokrasi secara lembaga.

Mal administration, yaitu terkait dengan ketakmampuan atau sikap yang bisa disogok, mencakup :sikap korup, tidak sensitive, angkuh, misinformasi, tidak perduli dan bias, atau kuat hubungannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada dalam birokrasi.

Perpecahan Permasalahan Patologi Birokrasi

Melihat jumlahnya penyakit yang menempel pada birokrasi, oleh karena itu dibutuhkan ada satu pengendalian untuk membenahi birokrasi supaya lebih bagus, cepat responsif dan sanggup memberi respon apa sebagai kebutuhan warga. Banyak hal yang penting dikerjakan dalam rencana menangani birokrasi atau bahasa yang lain mengobati beberapa penyakit akut yang menempel pada birokrasi yakni, meningkatkan peraturan pembangunan birokrasi yang holistis (lengkap) supaya sanggup sentuh seluruh dimensi baik itu mekanisme, susunan, budaya, dan sikap birokrasi; meningkatkan mekanisme politik yang demokratis dan sanggup mengatur jalannya pemerintah bermaksud supaya pemerintahan lebih terbuka, tanggung jawab pada apa yang mereka kerjakan dan warga dengan gampang terhubung info publik; meningkatkan birokrasi berbasiskan tehnologi info dan komunikasi seperti, e-government, e-procurement untuk memudahkan hubungan di antara warga dengan beberapa pemberi layanan.

Namun mekanisme berbasiskan tehnologi itu perlu tetap dipantauing dan dikawal berkaitan dengan pengimplementasiannya buat meminimalkan berlangsungnya manipulasi yang dikerjakan birokrasi.

Berikut pilihan perpecahan permasalahan patologi di badan birokrasi dalam membuat pelayanan publik yang efektif, responsive, dan akuntabel dan terbuka perlu diputuskan kebijkan sebagai dasar sikap aparatur birokrasi pemerintahan seperti berikut :

Dalam jalinan dengan berpola patron client tidak mempunyai standard pelayanan yang pasti/tentu, tidak inovatif. Perlu membuat ketentuan Undang – Undang pelayanan publik yang berpihak pada rakyat.

Dalam jalinan dengan susunan yang gendut, performa berbelit-belit – belit, perlu dikerjakan restrukturisasi brokrasi pelayanan publik.

Untuk menangani Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme kecuali hal di atas diinginkan pemerintahan memutuskan perundangan di bagian infomatika (IT) selaku sisi peningkatan dan pendayagunaan e Goverment supaya penyelenggaraan pelayanan publik ada transparasi dan sama-sama kontrol.

Tiap wilayah propinsi dan kabupaten dituntut membuat Perda yang pasti mengendalikan secara imbang hak dan keharusan dari pelaksana dan pemakai pelayanan publik.

Tiap wilayah dibutuhkan instansi Ombusman. Instansi ini dapat berperan pengin mendudukan masyarakat pada pelayanan yang sempurna.

Ombusman harus diberi wewenang yang ideal untuk lakukan interograsi dan cari penuntasan yang adil pada konflik di antara pemakai layanan dan pelaksana dalam proses pelayanan publik.

Peranan kualitas sumber daya aparat benar-benar memengaruhi kualitas pelayanan, karena itu kekuatan kognitif yang mengambil sumber dari intelegensi dan pengalaman, kemampuan atau keterampilan, yang disokong oleh sikap (attitude) adalah factor yang bisa dipakai untuk pecahkan permasalahan patologi atau penyakit birokrasi yang terkait dengan pelayanan publik.

Karena itu training diinginkan sanggup jadi program yang berkepanjangan supaya sumber daya aparat memeliki kepandaian inteltual, emosional dan religius selaku dasar dalam pelayanan publik.

Peningkatan sumber daya aparat bukan satu – satunya langkah untuk keluar dari ketegangan birokrasi. Tapi selaku satu usaha pasti ada hasilnya, keseluruhnya pembimbingan kualitas birokrasi atau aparat pemerintahan minimal ada setitik pencerahan, tetapi tetap harus dinaikkan secara terus-terusan agar dibuat figur birokrasi atau aparat yang profesional dan berwatak.

Dengan usaha – usaha yang seperti telas dikatakan pada pengkajian di atas diinginkan bisa merealisasikan Good Governance.

Tingkatkan profesionalisme birokrasi lewat perombakan pola, sikap dan tujuan pelayanan ke publik.