Sistem Administrasi Perpajakan, Sistem, Karakter, dan jenis - jenis pajak - Adm Publik
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sistem Administrasi Perpajakan, Sistem, Karakter, dan jenis - jenis pajak

 Administrasi Perpajakan - Menyikapi akseptasi pajak di Indonesia yang dipandang masih tidak cukup maksimal selaku sumber pembangunan negara, karena itu salah satunya usaha yang penting dinaikkan ialah servis pajak lewat administrasi pajak pada warga Harus Pajak. Administrasi pajak kekinian dan tercipta baik adalah salah satunya factor punya pengaruh dalam menigkatkan servis pajak.

Administrasi ialah proses penyelenggaraan bersama atau mungkin proses kerja sama di antara pribadi dalam barisan untuk capai satu arah spesifik. Administrasi, satu tipe manajemen spesifik yang struktural mengulas input, pemrosesan dan hasilkan output spesifik dengan membutuhkan kekuatan dan ketrampilan.

Administrasi Pajak (Tax Administration) ialah pendataan, penggolongan, penyimpanan dan service pada keharusan dan hak Harus Pajak yang dikerjakan di kantor pajak atau di kantor Harus Pajak. Tax administration adalah kebutuhan baik negara selaku pemungut pajak dan Harus Pajak selaku eksekutor hak dan keharusan pajak.

Proses pengisian SPT secara betul dan komplet sama ketetapan terhitung step penting dalam administrasi pajak. Karena, bermula dari pengisian SPT tidak komplet dan tidak betul akan memunculkan ancaman pajak baik memiliki sifat administratif atau pidana. Jika Harus Pajak terlambat lapor SPT diintimidasi ancaman administrasi berbentuk denda. Bila Harus Pajak sampaikan SPT tetapi tidak komplet akan diintimidasi dengan ancaman pidana.

Persyaratan Administrasi Pajak yang Baik

Harus bisa amankan akseptasi negara.

Berdasar ketentuan Undang-Undang pajak yang resmi.

Mengadakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.

Penerapan sesuai ketentuan (ruled-based) dan terbuka.

Mewujudkan perpajakan yang resmi.

Tingkatkan kepatuhan Harus Pajak.

Menahan semua tindak penyimpangan perpajakan dan memberi ancaman dan hukuman yang adil.

Sistem Administrasi Perpajakan Kekinian

Sistem administrasi pajak yang berbasiskan tehnologi info akan mempermudah servis dan pemantauan ke Harus Pajak dan menambahkan keproduktifan performa petugas pajak. sistem ini memungkinkan tiap proses perpajakan bertambah lebih terarah dan termonitor.

Sistem administrasi pajak  dengan disokong Sumber daya Manusia (SDM) profesional dan bermutu akan membuat servis perpajakan yang berdasarkan transparan, berdikari, responsive, dan adil.

Karakter Sistem Administrasi Perpajakan Kekinian


Administrasi pajak dikerjakan lewat sistem administrasi berbasiskan tehnologi info.

Harus Pajak harus bayar secara online.

Harus Pajak harus sampaikan SPT Tahunan Pajak secara elektronik (e-SPT).

Pengawasan kepatuhan Harus Pajak secara intens.

Reformasi Sistem untuk Kesinambungan Pajak

Reformasi administrasi perpajakan kekinian benar-benar dibutuhkan Direktorat Jenderal Pajak dalam rencana makin tingkatkan servis ke Harus Pajak dan memantau penerapan perpajakan yang berjalan sesuai konsep good corporate governance. Di lain sisi, dengan reformasi administrasi perpajakan, Harus Pajak diinginkan bisa mendapatkan servis pajak yang lebih bagus hingga persoalan perpajakan segera dapat dituntaskan bisa lebih cepat dengan kejelasan hukum lebih terjaga. Hak dan keharusan Harus Pajak akan dikerjakan secara lancar sama ketetapan berlaku.

Potensial jauh kedepan, implikasi sistem administrasi perpajakan kekinian yang maksimal akan tingkatkan kepuasan pada Harus Pajak. Servis perpajakan yang bagus akan mempermudah Harus Pajak melakukan keharusan perpajakannya hingga menambahkan kekuatan besar akseptasi pajak di Indonesia

Mengenali Beberapa jenis Pajak di Indonesia

Beberapa jenis pajak di Indonesia digolongkan berdasar langkah pengambilan, karakter dan instansi pemungutnya. Beberapa jenis pajak berdasar langkah pemungutannya terbagi dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Beberapa jenis pajak berdasar karakternya terbagi dalam pajak subyektif dan pajak netral.

Sesaat beberapa jenis pajak berdasar instansi pemungutannya terbagi dalam pajak pusat dan pajak wilayah.

Nah, supaya lebih mengenali beberapa jenis pajak itu, yok, kita bahas semua satu demi satu:

Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Sama seperti yang sudah disebut awalnya, pajak langsung dan pajak tidak langsung adalah kelompok tipe pajak yang dikelompkkan berdasar langkah pemungutannya.

Pajak Langsung ialah pajak yang bebannya dijamin sendiri oleh harus pajak dan tidak bisa diarahkan ke seseorang.Dalam kata lain, proses pembayaran pajak harus dikerjakan sendiri oleh harus pajak berkaitan.

Seorang anak, misalkan, jangan mengubah pajak ke orangtuanya. Begitu juga seorang suami jangan mengubah keharusan pajaknya pada istri.

Sedang Pajak Tidak Langsung ialah pajak yang bebannya bisa diarahkan pada pihak lain sebab tipe pajak ini tidak mempunyai surat ketentuan pajak.

Berarti, pengenaan pajak tidak dikerjakan secara periodik tetapi dihubungkan dengan perlakuan tindakan atas peristiwa hingga pembayaran pajak bisa diwakili pada pihak lain.

Apa Saja yang Terhitung dalam Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak Subyektif dan Pajak Netral

Selanjutnya ada tipe pajak yang dikelompokkan berdasar karakternya yaitu pajak subyektif dan pajak netral.

Pajak subyektif ialah pajak yang berawal pada subjeknya sedang pajak netral berawal ke objeknya.

Satu pungutan disebutkan pajak subyektif sebab memerhatikan kondisi diri harus pajak.

Contoh pajak subyektif ialah pajak pendapatan (PPh) yang memerhatikan mengenai kekuatan harus pajak dalam hasilkan penghasilan atau uang.

Pajak netral adalah pungutan yang memerhatikan nilai dari object pajak.

Contoh pajak netral ialah Pajak Bertambahnya Nilai (PPN) dari barang yang dikenai pajak.

Pajak Pusat dan Pajak Wilayah

Pajak pusat dan pajak wilayah adalah tipe pajak yang pengelompokannya berdasarkan pada instansi pemungutannya.

Pajak pusat ialah pajak yang diambil dan diatur oleh Pemerintahan Pusat, dalam masalah ini sejumlah besar diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dari hasil pungutan tipe pajak ini selanjutnya dipakai untuk membayar berbelanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, kontribusi kesehatan dan lain-lain.

Proses administrasi yang terkait dengan pajak pusat dikerjakan di Kantor Servis Pajak (KPP) atau Kantor Servis Penerangan dan Diskusi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Daerah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Berlainan dengan pajak pusat/ nasional, pajak wilayah adalah pajak-pajak yang diambil dan diatur oleh Pemerintahan Wilayah baik pada tingkat propinsi atau kabupaten/kota.

Dari hasil pungutan tipe pajak ini selanjutnya dipakai untuk membayar berbelanja pemda.

Proses administasinya dikerjakan di Kantor Dinas Penghasilan Wilayah atau Kantor Pajak Wilayah atau kantor semacam yang dibawahi oleh pemda di tempat.

Banyak yang menduga bila pajak pusat dan pajak wilayah berdiri dengan sendiri sebab dari hasil pajak pusat dan pajak wilayah dipakai untuk membayar rumah tangga semasing.

Kenyataannya, pajak pusat dan pajak wilayah bersinergi keduanya dalam membuat Indonesia secara nasional dari Aceh sampai Papua.

Pembangunan nasional bisa berjalan baik bila ada kecocokan program aktivitas di antara pemerintahan pusat dan pemda.

Contoh Beberapa jenis Pajak Pusat dan Pajak Wilayah
Di bawah ini pajak yang diatur oleh pemerintahan pusat:

Pajak Pendapatan (PPh)

Pajak Bertambahnya Nilai (PPN)

Pajak Pemasaran atas Barang Eksklusif (PPnBM)

Bea Materai

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)

Di bawah ini pajak yang diatur oleh pemda:

1. Pajak propinsi terbagi dalam:

Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Air Permukaan.

Pajak Rokok.

2. Pajak kabupaten/kota terbagi dalam:

Pajak Hotel.

Pajak Restaurant.

Pajak Selingan.

Pajak Iklan.

Pajak Pencahayaan Jalan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Kontribusi.

Pajak Parkirkan.

Pajak Air Tanah.

Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Bea Pencapaian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Sebatas info saja, awal tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan masuk ke kelompok pajak wilayah. Sedang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan tetap adalah pajak pusat.