Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Hubungan Negara Maju dengan Negara Berkembang

Hubungan Negara Maju dengan Negara Berkembang Negara maju tidak akan pernah lepas dari Negara berkembang. Hal ini disebabkan akan kebutuhan Negara maju yang dalam hal ini dikategorikan sebagai negara produsen untuk mengembangnkan produksinya (pasarnya) ke wilayah (negara) yang di anggap potensial bagi barang produksi mereka, dan pada umumnya target pasar potensial bagi barang produksi mereka, dan pada umumnya target pasar potensial tersebut adalah Negara yang digolongkan sebagai Negara berkembang, karena pada Negara berkembang mempunyai ciri tingkat penduduk yang besar dan berperilaku sangat konsumtif.

Hubungan Negara Maju dengan Negara Berkembang

Untuk memperluas dan memperbesar pengaruh negara maju terhadap negara berkembang maka negara maju akan berupaya untuk mempengaruhi struktur perekonomian dunia. Negara maju akan berupaya membuat kebijakan- kebijakan yang member keuntungan bagi negara tersebut. 

Tentunya dalam membuat kebijakan ekonomi tersebut negara maju tidak akan bisa menerapkan kebijakan yang mereka harapakan seorang diri, Negara maju butuh negara maju lainnya untuk berkongsi dalam merealisasikan kebijakan tersebut, mereka saling membutuhkan agar tidak saling menjatuhkan dan merusak pangsa pasar dari masing- masing negara sehingga penguasaan pasar mereka terhadap negara berkembang menjadi semakin dominan.

Negara- negara maju ini berkumpul dan membentuk organisasi yang bekerja- sama di bidang ekonomi seperti organisasi G-8. Pada organisasi semacam ini Negara- negara maju akan akan merundingkan dan menyepakati kebijakan- kebijakan ekonomi yang mereka anggap cocok dan memberikan keuntungan pada pasar mereka. 

Dan kemudian kebijakan yang telah disepakati tersebut “dipaksakan” ke Negara- negara berkembang dengan cara mengajukan kebijakan tersebut ke organisasi kerjasama antara negara maju dan negara berkembang seperti organisasi G-20, untuk disetujui dan diterapkan ke setiap anggota organisasi. 

Dengan cara seperti ini Negara maju dapat mengatur struktur perekonomian dunia agar tetap menguntungkan bagi mereka.

Negara maju disetiap kebijakan politik yang dihasilkan selalu mengundang perhatian masyarkat dunia. Karena sebagian besar kebijakan politik yang mereka terapkan didasari pada faktor-faktor ekonomi dan keuntungan yang akan di dapatkan dari keputusan tersebut.

Kita dapat melihat beberapa contoh kebijakan- kebijakan politik suatu Negara maju ternyata dilandaskan oleh kepentingan ekonomi dari sebagian kecil pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan dalam Negara maju tersebut. 

Contoh yang kebijakan politik yang didasari oleh faktor ekonomi yang paling controversial adalah invasi Amerika ke Negara Irak. 

Dengan tuduhan irak mempunyai senjata pemusnah missal serta mengancam keamanan dunia, Amerika dan sekutunya mulai menyerang Irak di tahun 2004. 

Namum hingga presiden irak, Saddam Hussain berhasil digulingkan dari tampuk pemerintahannya. Negara Amerika masih belum bisa membuktikan bahwa irak mempunyai senjata nuklir dan mengancam stabilitas keamanan dunia. 

Belakangan berkembang isu bahwa dibalik invasi Amerika ke irak terselip rencana- rencana penguasaan lading minyak di Negara Irak oleh sekelompok elit ekonmi amerika serta memberikan pasar bagi perusahaan pembuat senjata yang menjadi penyedia senjata Amerika. 

Isu- isu tersebut perlahan menjadi terbukti ketika pengusaha Amerika telah menguasai ladang minyak milik Irak. Kebijakan politik sebuah negara memang tidak terlepas dari faktor ekonomi. 

Hal ini didasari karena negara maju memiliki sokongan yang kuat dari aktor- aktor internasional non- negara, seperti perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional yang membuat stabilitas ekonomi dari negara maju menjadi cenderung stabil dan kuat. 

Namun sokongan ekonomi dari kelas- kelas tertentu ini tentunya menuntut adanya hubungan timbale balik dari negara ke perusahaan- perusahaan yang menyokong negara maju tersebut, sehingga kebijakan- kebijakan yang akan diterpakan tentunya mencerminkan kepentingan segelintir orang yong menyokong eksistensi dari negaranya. 

Bahkan kebijakan politik yang ditetapkan cenderung berat sebelah dan hanya akan memberikan keuntungan kepada kelas- kelas tertentu saja, sehingga kepentingan “nasional” yang murni dari negara tersebut tidak lagi menjadi yang utama bagi negara.