17 Kebijakan Publik Menurut Para Ahli, Dan Ruang Lingkup Serta Tujuannya
Kebijakan publik bukanlah hal baru untuk didengar. kebijakan publik adalah sejumlah atau lebih kegiatan pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Secara langsung atau melalui beberapa organisasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Dalam bidang tertentu atau di masyarakat umum. Secara umum kebijakan atau policy adalah sesuatu yang digunakan untuk mengekspresikan perilaku seseorang. Dalam hal ini yang bersangkutan dapat berupa pegawai negeri, organisasi atau bahkan golongan tertentu.
Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang mereka alami. Pada dasarnya, ada banyak penjelasan beserta batasan atau pemahaman tentang kebijakan lain. Kebijakan ini merupakan pedoman umum dan terbatas.
Batasan menjadi tujuan dari suatu tindakan yang akan dilakukan. Serta aturan yang harus diikuti oleh para pelaku. Juga menerapkan kebijakan, karena sangat penting untuk diproses dalam suatu organisasi.
Serta membuat keputusan dari rencana yang sudah dikembangkan dan disepakati. Dengan demikian, politik menjadi wahana pemecahan masalah bagi berbagai tindakan yang terjadi.
Pengertian Kebijakan Publik
 |
| 17 Kebijakan Publik Menurut Para Ahli, Dan Ruang Lingkup Serta Tujuannya |
Kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang digunakan sebagai garis besar dasar dari suatu masalah. Menjadi suatu rencana kinerja, kepemimpinan dan tindakan, prinsip, cita-cita, dan pemecahan masalah sebagai panduan. Kebijakan juga digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman tindakan untuk pengambilan keputusan.
Secara terminologis, konsep kebijakan publik memiliki beberapa pengertian. Itu semua tergantung bagaimana sesseorang memaknainya. Kebijakan publik adalah suatu kewenangan yang miliki oleh pemerintah.
Wewenang ini digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat. Tidak hanya dengan masyarakat, kekuasaan ini juga dijalankan dalam kaitannya dengan dunia usaha.
Pada dasarnya kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan adalah yang diarahkan pada kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam setiap kebijakan publik, dimulai dengan perumusan masalah.
Perumusan masalah ini terjadi di masyarakat. Istilah atau pengertian kebijakan publik dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat. Sebenarnya istilah atau pengertian kebijakan publik sudah sering terdengar.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dalam kegiatan akademik juga sering disebut-sebut. Seperti dalam perkuliahan di bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu politik, ekonomi dan hukum.
Namun, istilah ini juga dapat merujuk pada sesuatu yang lebih spesifik. Ruang lingkup kajian kebijakan publik ini sangat luas. Karena, itu mencakup banyak sektor dan bidang yang berbeda.
Misalnya bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, hukum, dll. Selanjutnya, secara hierarkis, kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik. Seperti lokal, regional dan nasional.
Bisa juga dikatakan peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan Menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah daerah atau provinsi, peraturan kabupaten atau kota, keputusan gubernur dan keputusan bupati atau walikota.
kebijakan publik menurut para ahli
Berikut adalah penjelasan singkat dari 17 definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli. Selain itu, juga akan dijelaskan faktor-faktor kunci, ruang lingkup, tingkat kebijakan dan tujuan kebijakan. Memahami kebijakan publik
Berikut adalah pengertian kebijakan publi menurut beberapa ahli:
1.Eston (1969)
Definisi kebijakan Easton adalah penyerahan nilai-nilai kekuasaan kepada seluruh masyarakat yang keberadaannya terikat.
2. Anderson
Menurut Anderson, konsep kebijakan publik adalah hubungan antara entitas pemerintah dengan lingkungannya.
3. A. Hoogerwert
Pemahaman tentang kebijakan publik menurut A. Hoogerwert merupakan faktor penting dalam arena politik. Kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai realisasi tujuan tertentu, yang ingin dicapai dalam waktu tertentu.
4. Gerston
Pengertian Kebijakan Publik juga dikomunikasikan oleh Gerston. Menurutnya, kebijakan publik adalah upaya pemerintah atau pejabat publik. Upaya ini dilakukan di semua tingkat pemerintahan untuk mengatasi masalah publik.
Proses pendefinisian kebijakan publik terdiri dari lima tahap
- Mengidentifikasi masalah kebijakan publik.
- Mengembangkan proposal kebijakan publik.
- Melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan publik.
- Melaksanakan kebijakan publik.
- Mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan.
5. Dunn
Kebijakan publik adalah model yang kompleks. Model ini didasarkan pada pilihan kolektif yang bergantung satu sama lain. Diproduksi oleh lembaga dan organisasi pemerintah.
6. Leo Agustino (2008:6)
Leo Agustino mendefinisikan konsep kebijakan publik sebagai hubungan yang terjadi antara entitas pemerintah dengan lingkungannya. Banyak orang berpikir definisi ini terlalu luas. Hal ini sangat penting untuk dipahami, karena apa yang kita maksud dengan kebijakan publik bisa berarti banyak hal.
7.Woll
Pengertian kebijakan publik adalah sejumlah atau lebih kegiatan pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Secara langsung atau melalui beberapa organisasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
8. Pressman dan Wildavsky
Pengertian kebijakan publik diartikan sebagai hipotesis. Hipotesis berisi kondisi awal dan konsekuensi yang dapat diperkirakan. Kebijakan publik ini harus dibedakan dengan bentuk kebijakan lainnya, seperti kebijakan privat. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan elemen, bukan pemerintah.
9. Thomas R Dye
Kebijakan publik adalah “apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” atau berarti “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Penafsiran ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah melakukan atau melakukan. Kebijakan publik bukan sekedar pernyataan kehendak seorang pejabat atau pemerintah.
Selanjutnya, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik. Karena memiliki efek atau pengaruh yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
10. Chandler dan Plano
Definisi kebijakan publik yang disebutkan oleh Chandler dan Plano adalah penggunaan strategis dari sumber daya yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat atau pemerintahan. Kebijakan publik juga merupakan bentuk intervensi pemerintah yang berkelanjutan.
Hal ini dilakukan untuk kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat. Agar mereka bisa hidup. Serta berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat luas.
11. Roberty Eyestone (1971:18)
Kebijakan publik dipahami secara luas adalah “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas tentang kebijakan publik. Dan kurang pasti, karena kebijakan publik bisa berarti banyak hal.
12. Mouhlis Madani (2011)
Muhlis Madani menjelaskan bahwa politik adalah fenomena yang kompleks. Fenomena yang terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh satu atau lebih individu. Selain itu, juga dilaksanakan oleh organisasi pemerintah yang ada.
13.Widodo (2002:190)
Menurut Widodo, sebenarnya kebijakan publik yang baik harus memiliki beberapa unsur. Faktor-faktor ini adalah:
- Suatu kebijakan selalu memiliki tujuan atau diarahkan pada suatu tujuan tertentu.
- Suatu kebijakan akan mencakup tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
- Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pejabat pemerintah. Bukan pekerjaan yang harus dilakukan.
- Sebuah kebijakan publik akan aktif atau "pemerintah pada masalah tertentu".atau "Keputusan Negatif yang diambil pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan tertentu".
- Kebijakan publik yang positif selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Peraturan bersifat memaksa atau sewenang-wenang.
14. Zainal Abidin mengatakan (2004:23)
Definisi kebijakan publik adalah sesuatu yang tidak sempit dan tidak spesifik. Namun, itu strategis dan meresap. Ketertiban umum dengan demikian memiliki fungsi memandu kebijakan umum. Selain memiliki keputusan khusus di bawahnya.
15. Sulaiman (1988:5)
Pengertian kebijakan publik menurut Sulaiman adalah bahwa kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dibuat oleh badan, organisasi, dan pejabat pemerintah.
16. Charles Lindblom (1968)
Pembuatan kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses politik yang sangat kompleks dan analitis. Di mana itu dimulai atau berakhir. Dan batas prosesnya tidak pasti.
Kelompok kekuatan yang agak kompleks ini sering disebut sebagai pembuatan kebijakan publik. Kemudian akan menghasilkan output yang disebut kebijakan.
17. Kartasamita
Definisi kebijakan publik menurut Kartasasmita adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Mengenai suatu masalah, apa penyebab masalah dan apa akibat dari masalah tersebut.
Ruang Lingkup kebijakan publik
Bidang kebijakan publik sangat luas. Memang, itu mencakup banyak bidang atau bidang pembangunan yang berbeda. Contohnya adalah kebijakan publik di bidang kesehatan, sektor pendidikan, sektor transportasi, sektor pertanian, sektor pertahanan, dan lain-lain. Ruang lingkup kebijakan publik adalah sebagai berikut:
- Studi tentang perilaku birokrasi dan kelas politik.
- Peran kelompok kepentingan dalam proses politik
- Keprihatinan dan isu dibagi di antara aktor politik yang terlibat dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi suatu kebijakan.
- Elemen penting dari kebijakan publik
Dari semua konsep atau definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang elemen-elemen penting dari kebijakan publik. Ada empat elemen utama dalam sebuah kebijakan publik.
1. Untuk memasukkan
Input adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik. Misalnya, manusia berperan sebagai agen, pengetahuan, teknologi, informasi, dan semua nilai yang berlaku di masyarakat.
2. Tujuan
Tujuan adalah arah dari suatu kebijakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.
3. Peralatan)
Perangkat adalah alat yang digunakan untuk menegakkan kebijakan.
4. Dampak
Dampak adalah hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan. Entah apa yang Anda inginkan atau apa yang tidak Anda inginkan.
Empat elemen kunci ini akan menjadi dasar. Faktor ini akan menentukan bentuk kebijakan publik yang akan dilaksanakan. Tingkat kebijakan publik
Berdasarkan stratifikasi, kebijakan publik dapat dilihat pada tiga tingkatan:
1. Kebijakan umum (strategi)
Tingkat politik umum adalah tingkat politik yang ruang lingkupnya adalah untuk menguraikan isu-isu makro-strategis. Gunakan untuk mencapai cita-cita nasional. Baik dalam situasi atau kondisi tertentu.
Hasilnya bisa berbentuk berikut:
UU/UU, kekuasaan melaksanakan ada pada Presiden dengan persetujuan DPR atau peraturan pemerintah pengganti UU/perpu dalam hal darurat wajib
Peraturan Pemerintah/PP untuk mengatur pelaksanaan undang-undang, kekuasaan untuk menerbitkan undang-undang ada di tangan presiden
Keputusan Presiden/Keppres atau Inpres/Inpres, yang memuat kebijakan pemerintah yang daya belinya berada di tangan Presiden
Dalam keadaan tertentu, Presiden dapat mengeluarkan Perintah Eksekutif Presiden.
2. Kebijakan manajemen
Kebijakan regulasi adalah garis besar wilayah utama atau utama pemerintahan. Kebijakan ini merupakan penjabaran dari kebijakan umum. Ini tentang membangun strategi dan administrasi publik.
Serta prosedur di area kritis ini. Kewenangan kebijakan pengelolaan ada pada Menteri. Hal ini didasarkan pada kebijakan tingkat atas. Hasilnya akan dirumuskan dalam beberapa bentuk.
Misalnya, contoh peraturan tingkat menteri, keputusan tingkat menteri, dan arahan kementerian. Semua ini dibangun ke dalam sektor pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu. Dalam keadaan tertentu, Menteri juga akan menerbitkan Surat Edaran Menteri.
3. Kebijakan operasi teknis
Kebijakan rekayasa operasional adalah kebijakan yang memasukkan konsep dalam suatu objek. Sketsa dilakukan di area utama di atas. Bentuk adalah prosedur, sekaligus teknik untuk melaksanakan suatu rencana, kegiatan, dan program.
Kewenangan untuk menerbitkan kebijakan teknis ini berada pada lini pertama manajemen kementerian. Dan terletak pada kepemimpinan lembaga non kementerian. Hasil dari definisi kebijakan akan mengambil banyak bentuk. dalam bentuk keputusan, peraturan dan instruksi kepala instansi dan departemen atau instruksi Direktur Jenderal.
Di setiap wilayah administrasi bertanggung jawab untuk itu. Isi dan semangat Kebijakan Teknis ini harus konsisten dengan kebijakan di atas. Serta metode administrasi dan teknis pelaksanaannya.
Termasuk dalam Peraturan, Keputusan, Arahan Kepala Lembaga Non Kementerian dan/atau Arahan Direktur Jenderal, biasanya merupakan pedoman pelaksanaan.
Tujuan kebijakan publik
Kebijakan publik tentu memiliki tujuan. Sebuah kebijakan yang baik juga harus memiliki tujuan yang baik. Lensa yang baik harus memenuhi setidaknya 4 kriteria.
- Raih apa yang ingin kamu capai
- Kebijakan yang masuk akal atau praktis
- Hapus kebijakan
- Kebijakan dibuat untuk menatap masa depan.
Untuk lebih memahami tentang dasar dasar kebijakan publik dan tujuan - tujuannya anda bisa membaca dan Membeli buku Kebijakan Publik Karya Prof. Dr. M. Solly Lubis. SH..Buku ini sangat mudah di pahami oleh berbagai kalangan terutama untuk kaum pelajar atau Mahasiswa
Demikian penjelasan singkat tentang kebijakan publik. Dari pengertian kebijakan publik hingga tujuan kebijakan publik telah terwujud.